BALIKPAPAN – Kementrian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Rapat Konsolidasi Lapangan Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Lahan tahun 2025, pada Jumat (4/7/2025). Rapat ini merupakan langkah serius pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya di Kalimantan Timur.
Mentri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa saat ini jumlah titik panas (hotspot) yang ada di Kalimantan Timur yang terpantau hanya tersisa 15 titik, dan ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.
“Saya hari ini sedang dalam rangka penyiapan penanggulangan Karhutla. Alhamdulillah, sampai hari ini titik api di Kalimantan Timur hanya 15 titik, jauh menurun dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Lebih lanjut Hanif menjelaskan, penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kondisi iklim yang cukup mendukung serta keseriusan dan kerja keras Gubernur, Bupati/Wali Kota dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya pencegahan Karhutla.
Dalam upaya penanganan teknis, pemerintah juga telah meminta seluruh perusahaan kelapa sawit besar, melalui GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), untuk menyiapkan sarana dan prasarana, pendanaan, serta melibatkan kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani Peduli Api.
GAPKI mendapat apresiasi karena perannya dalam mengkonsolidasikan upaya bersama. Namun, jumlah anggotanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara baru sekitar 30% dari total unit usaha, yaitu sekitar 80 dari 300 perusahaan. Pemerintah mempertimbangkan penilaian insentif bagi perusahaan yang bergabung dalam GAPKI sebagai dorongan untuk memperkuat koordinasi.
“Tidak mungkin Gubernur menangani sendiri 1,5 juta hektar perkebunan sawit. Perlu organisasi seperti GAPKI untuk konsolidasi dan efisiensi pengawasan,” jelasnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan, sembari terus mendalami berbagai potensi pencemaran yang mungkin terjadi. “Gubernur Kalimantan Timur diharapkan terus mengambil langkah-langkah tegas dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayahnya,” tambah Hanif.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengatakan bahwa permasalahan Karhutla harus diatasi bersama. Dan sesuai arahan Mentri LH, pihaknya siap merangkul seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian kebakaran lahan di Kaltim.
“Tentunya ini kerjasama dengan seluruh pihak. Khusus atas arahan dan petunjuk daripada Menteri Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Gubernur Kaltim juga menegaskan, bagi perusahaan yang tidak mampu atau justru merusak lingkungan hidup, harus mendapat sanksi tegas. “Kalau ada perusahaan yang lalai? Kita tindak lanjutin,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
