BALIKPAPAN – Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnyan ke Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU) berimbas kepada terjadinya peningkatan terhadap jumlah penduduk di Kota Balikpapan.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa mengatakan, dampak dari itu maka dampak lainnya seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga akan berdampak.
“Kependudukan saat ini terjadi kepadatan di Kota Balikpapan.Data di Capil (Catatan Sipil) itu, data penduduk saat ini tercatat 7 ratusan ribu penduduk, akan tetapi dari informasi statistik itu sekitar 1 jutaan penduduk,” ujar, Selasa (6/8).
Lebih lanjut Laisa menjelaskan, imbas dibidang kesehatan adalah seperti meningkatnya pendataan stanting di Kota Balikpapan, dari yang sebelumnya hanya 19 persen saat ini menjadi 21 persen. Padahal, Kota Balikpapan sedang berupaya melakukan penurunan angka stanting, hal ini justru berbalik menjadi naik lantaran meningkatnya jumlah penduduk.
“Dari meningkatnya jumlah penduduk tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga harus mempersiapkan fasilitas pendidikan,” jelasnya.
Meskipun saat ini sudah dibangun sekolah terpadu di wilayah Balikpapan Tengah, Timur dan Selatan, DPRD Balikpapan menilai, jika hal ini belum bisa memenuhi daya tampung siswa secara maksimal.
Menurut Laisa, pemindahan Ibu Kota Negara tidak melulu berdampak negatif, ada pula dampak positifnya, yakni terhadap peningkatan perekonomian di Kota Balikpapan. Terlebih banyak even -event nasional yang di selenggarakan di IKN.
“Positifnya banyak juga dirasakan oleh Kota Balikpapan, terutama terhadap perekonomian. Terlebih banyak even-even nasional yang diselenggarakan di IKN, seperti kegiatan Upacara Proklamasi 17 Agustus yang tidak lama lagi dilaksanakan, sehingga semua hotel terisi untuk para tamu undangan,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
