SUDAH hampir dua dekade saya tidak masuk ke Gedung DPRD Kota Samarinda. Terakhir kali cukup intens sekitar 2004 hingga 2008 saat masih rutin meliput berita politik dan pemerintahan daerah. Karena itu, ketika menghadiri audiensi bersama Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah, jajaran pimpinan, dan sejumlah anggota DPRD pada Selasa (23/6/2026), ada banyak kenangan yang kembali muncul.
Namun yang saya temukan siang itu bukan suasana formal penuh protokoler. Pertemuan justru berlangsung santai, penuh canda, dan mengalir ke berbagai topik. Mulai dari kondisi media lokal, peluang Samarinda di tengah kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tantangan menyiapkan pemimpin kota setelah era Wali Kota Andi Harun berakhir pada 2029 mendatang.
Beberapa hari sebelumnya, Kepala Kantor Media Kaltim Samarinda, Adhi Abdian, sudah mengabarkan bahwa kami dijadwalkan bertemu pimpinan DPRD, Selasa (23/6) pukul 14.30 Wita. Sebelum itu masih ada beberapa agenda audiensi lain yang diterima Ketua DPRD Samarinda.
Kami berkumpul lebih dulu di The Gade Coffee, tepat di seberang gedung DPRD Samarinda. Tempat yang cukup familiar bagi saya setiap kali berkunjung ke Kota Tepian.
Begitu memasuki gedung DPRD, saya langsung melihat banyak perubahan. Bangunannya kini terlihat jauh berbeda dibanding belasan tahun lalu.
Saat masih aktif meliput di sini, sebagian besar anggota DPRD belum memiliki ruang kerja sendiri. Aktivitas lebih banyak berlangsung di ruang-ruang komisi. Hanya ketua dan wakil ketua DPRD yang memiliki ruangan khusus.
Kini suasananya berbeda. Kami diarahkan menuju lantai empat menggunakan lift. Di lantai inilah ruang pimpinan DPRD berada.
Begitu masuk ke ruang Ketua DPRD, saya bersama rombongan Media Kaltim Network cukup terkejut. Ternyata yang hadir bukan hanya Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah dari Partai Gerindra. Di dalam ruangan juga sudah menunggu Wakil Ketua I Rusdi dari Partai Golkar dan Wakil Ketua III Celni Pita Sari dari Partai NasDem.
Sejumlah anggota Komisi III turut bergabung. Di antaranya Jasno dari PAN, Abdul Rohim dari PKS, Arie Wibowo dari Golkar yang juga menjabat Sekretaris Komisi III, Romadhony Putra Pratama dari PDI Perjuangan, serta H. Arbain dari Gerindra.
Saya sempat melihat sekeliling ruangan. Banyak yang berubah dibanding saat saya masih sering datang ke gedung ini. Ruang Ketua DPRD terasa lebih lapang, dengan beberapa sofa yang ditata mengelilingi meja di tengah ruangan. Begitu kami masuk, Ketua DPRD, para wakil ketua, dan anggota dewan yang hadir langsung mengajak duduk bersama.
Suasananya santai. Tidak ada jarak yang terlalu formal. Obrolan mengalir sejak awal dan beberapa kali diselingi canda.
Maklum, sebagian yang hadir bukan orang baru bagi saya. Ada yang dulu saya temui saat masih menjadi wartawan lapangan. Ada yang pernah menjadi narasumber. Ada pula yang selama ini cukup sering berinteraksi dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan politik di Samarinda.
Saya pun sempat memperkenalkan kembali perjalanan saya di dunia jurnalistik. Bahwa saya sudah sekitar 23 tahun menjadi wartawan. Pernah bertugas cukup lama di Samarinda sebelum akhirnya diminta membangun perusahaan media di Bontang pada 2010. Hingga kemudian mendirikan Media Kaltim pada 2020.
Dari cerita tentang media dan perjalanan jurnalistik, obrolan kemudian bergerak ke isu yang saat ini paling sering dibicarakan di Kaltim: Ibu Kota Nusantara (IKN).
Saya pun menanyakan bagaimana DPRD melihat posisi Samarinda di tengah kehadiran ibu kota baru tersebut. Sebab, Samarinda merupakan salah satu daerah yang paling berpeluang mendapatkan manfaat dari kehadiran IKN.
Helmi Abdullah langsung menanggapi. Menurutnya, orang mungkin bekerja di IKN, tetapi tidak semuanya tinggal di sana. Mereka tetap membutuhkan pusat perdagangan, pendidikan, hiburan, kuliner, hingga berbagai layanan lainnya.
Karena itu, Samarinda memiliki peluang besar untuk mengambil peran sebagai kota penyangga yang kuat.
“Kita harus bisa menangkap peluang itu. Kalau Samarinda tidak siap, tentu daerah lain yang akan lebih dulu mengambil manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Helmi, sektor jasa, perdagangan, pendidikan, hingga investasi memiliki peluang tumbuh lebih besar seiring berkembangnya IKN.
Dari pembahasan IKN, obrolan berlanjut ke pembangunan Kota Samarinda secara umum. “Kalau bicara pembangunan Samarinda, tentu banyak kemajuan yang sudah kita lihat. Tapi masih banyak juga yang harus dikoreksi dan diperbaiki bersama,” kata Helmi.
Helmi menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, kritik maupun masukan dari masyarakat dan media tetap diperlukan sebagai bagian dari proses pembangunan.
“Media itu bagian dari kontrol. Kami tidak anti kritik. Justru informasi dari media sering menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.
Diskusi kemudian berkembang ke berbagai isu lain. Mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah Kota Samarinda.
Dari pembangunan kota, pembahasan kemudian bergeser ke arah yang lebih politis. Maklum, setelah dua periode memimpin Samarinda, Andi Harun tidak lagi bisa maju pada Pilkada berikutnya.
Nama Helmi Abdullah sendiri mulai sering disebut dalam berbagai percakapan politik sebagai salah satu figur yang berpotensi meramaikan kontestasi Pilkada 2029.
Namun siang itu Helmi memilih menanggapinya dengan santai. Ia lebih banyak berbicara mengenai pekerjaan yang sedang berjalan saat ini dibanding membahas politik lima tahun ke depan.
Beberapa anggota dewan yang hadir justru lebih sering melontarkan candaan yang membuat suasana kembali cair. Tidak ada pembahasan yang terlalu serius. Tidak ada jawaban yang dibuat-buat.
Yang muncul justru percakapan ringan tentang kota, pembangunan, media, dan harapan terhadap Samarinda ke depan.
Saya juga menyampaikan bahwa hubungan yang sehat antara media dan DPRD selalu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Media menjalankan fungsi kontrol sosial. DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Helmi menyambut pandangan tersebut. Menurutnya, DPRD membutuhkan media sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, DPRD juga membutuhkan kritik yang objektif agar berbagai kebijakan dapat terus diperbaiki.
Audiensi berlangsung lebih dari satu jam. Tidak terasa karena suasananya benar-benar santai. Sesekali muncul perdebatan ringan. Sesekali muncul candaan. Namun semuanya berlangsung hangat dan terbuka.
Saat meninggalkan ruangan, saya kembali teringat masa-masa ketika hampir setiap hari keluar masuk Gedung DPRD Samarinda sebagai wartawan lapangan.
Gedungnya sudah berubah. Wajah-wajahnya juga berbeda. Tantangan kotanya pun tidak lagi sama.
Tetapi satu hal tetap tidak berubah. DPRD masih menjadi salah satu tempat penting untuk membaca arah pembangunan Samarinda.
Dan siang itu, dari ruang Ketua DPRD di lantai empat, saya melihat bagaimana sebuah obrolan santai bisa membahas banyak hal. Mulai dari media, IKN, pembangunan kota, hingga masa depan Samarinda setelah era Andi Harun berakhir. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
