TENGGARONG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan tetap berjalan normal meski Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan akibat kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Di tingkat pelaksana daerah, distribusi makanan bagi pelajar masih berlangsung tanpa hambatan. Hingga saat ini belum ada instruksi penghentian maupun penundaan program yang diterima oleh penyelenggara dapur MBG di Kukar.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panjaitan, Idamsyah, mengatakan operasional dapur MBG yang dipimpinnya sejauh ini masih berjalan seperti biasa.
“Di tempat saya tidak ada pengaruh apa pun dan belum ada kendala yang kami hadapi,” kata Idam.
SPPG Panjaitan saat ini melayani lima sekolah di wilayah Tenggarong, yakni SD 001 Tenggarong, SD 003 Tenggarong, SD 018 Tenggarong, SMP 1 Tenggarong, dan SMP 2 Tenggarong.
Setiap hari, sekitar 3.285 paket makanan diproduksi dan didistribusikan kepada siswa penerima manfaat program.
Menurut Idam, proses produksi hingga distribusi makanan ke sekolah masih berjalan rutin tanpa kendala operasional.
“Betul. Sampai sekarang distribusi berjalan setiap hari dan belum ada kendala,” ujarnya.
Ia juga menegaskan belum menerima informasi apa pun terkait kemungkinan penghentian sementara ataupun penundaan distribusi MBG di wilayahnya.
“Sejauh ini saya belum menerima informasi apa pun terkait penghentian ataupun penundaan distribusi,” katanya.
Dalam menjalankan operasional dapur MBG, SPPG Panjaitan menggandeng berbagai pihak lokal sebagai pemasok bahan baku. Kebutuhan dapur diperoleh melalui kerja sama dengan supplier lokal, pelaku UMKM, hingga kelompok tani di Kukar.
Pola tersebut sekaligus membuka ruang keterlibatan ekonomi masyarakat lokal dalam mendukung program nasional MBG.
SPPG Panjaitan sendiri berada di bawah naungan Yayasan Abata Madrasati Jannati dengan dukungan operasional yang bersumber dari APBN. Dana operasional dialokasikan secara berkala setiap minggu sesuai kebutuhan dapur dan distribusi.
Meski demikian, Idam mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan detail nilai anggaran harian maupun total operasional karena seluruh pengelolaan keuangan ditangani tim khusus dan akuntan yayasan.
“Semua sudah dihitung dan memiliki alokasi anggaran masing-masing. Pengeluaran tidak bisa dilakukan sembarangan karena semuanya mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Di balik operasional dapur MBG tersebut, terdapat 47 relawan yang bekerja dalam berbagai bidang, mulai dari pencucian ompreng, distribusi makanan, pemorsian hingga pengolahan makanan di dapur.
Para relawan menerima honorarium dengan sistem harian yang dibayarkan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Besarannya disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pekerjaan,” kata Idam.
Sementara terkait informasi distribusi motor listrik untuk mendukung operasional MBG yang belakangan menjadi sorotan dalam kasus dugaan korupsi di BGN, Idam mengaku tidak mengetahui adanya bantuan tersebut di SPPG Panjaitan.
“Untuk SPPG saya tidak ada motor listrik dan saya juga tidak mengetahui informasi terkait hal tersebut,” tutupnya. (MK)
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S
