BALIKPAPAN – Komisi X DPR RI bersama Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menggelar seminar Diseminasi Kebijakan Ekosistem Kampus Aman dari Segala Bentuk Kekerasan di kampus ITK, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.
Rektor ITK, Agus Rubiyanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat relevan di tengah pembangunan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan moralitas dan nilai kemanusiaan.
“Kekerasan tidak boleh mendapat ruang di kampus. Seluruh sivitas harus memiliki martabat dan kebijaksanaan dalam menjaga situasi kondusif untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus,” ujarnya.
Ia menegaskan, terciptanya ekosistem kampus tanpa kekerasan membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan hingga pihak terkait lainnya. Kekerasan yang harus dicegah mencakup kekerasan fisik, verbal maupun seksual.
“Melalui seminar ini lahir pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya menciptakan ekosistem kampus aman dari kekerasan sekaligus memperkuat budaya saling menghormati di lingkungan pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa isu kekerasan di lingkungan kampus merupakan persoalan sensitif dan tidak mudah diselesaikan. Namun, ia optimistis upaya pencegahan dapat dilakukan apabila seluruh pihak bergerak bersama.
“Ini adalah fenomena gunung es. Kekerasan di kampus bukan hanya kekerasan fisik. Zaman berubah, bentuk kekerasan juga berubah seperti cyber bullying yang bahkan sudah terjadi sejak tingkat SD,” ujarnya.
Menurut Hetifah, kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual hingga perundungan yang berdampak pada trauma masa depan korban. Ia menegaskan Komisi X DPR RI terus mendorong investigasi dan penanganan cepat terhadap setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
Ia juga menyoroti bahwa kekerasan di kampus dapat terjadi antar mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, maupun melibatkan tenaga kependidikan. Selain itu, tindakan diskriminasi, pelecehan berbasis gender hingga intimidasi yang membatasi kebebasan akademik juga menjadi perhatian serius.
“Luasnya ruang lingkup ini menegaskan perlunya sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif agar kampus benar-benar menjadi ruang aman dan inklusif bagi seluruh civitas akademika,” jelasnya.
Dalam seminar tersebut juga dipaparkan data Simfoni PPA yang mencatat sepanjang 2023 terdapat 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur. Korban terbanyak merupakan perempuan dewasa dan anak perempuan, dengan sekitar 6 persen kasus terjadi di perguruan tinggi.
Selain itu, data Editorial Kaltim menunjukkan terdapat 14 laporan pengaduan kekerasan seksual di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Timur selama periode Agustus 2022 hingga Juli 2023. Mayoritas korban merupakan perempuan sebanyak 92,9 persen, sedangkan korban laki-laki mencapai 7,1 persen.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta seminar juga mendorong agar berbagai regulasi terkait kekerasan di lingkungan pendidikan diterapkan secara optimal, mulai dari upaya pencegahan hingga pemulihan mental korban.
Mereka juga mendesak adanya sanksi tegas bagi pelaku maupun perguruan tinggi yang lalai menghadirkan lingkungan aman bagi seluruh civitas akademika.
“Edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan harus terus digencarkan, baik oleh perguruan tinggi, pemerintah daerah, NGO, organisasi mahasiswa, BEM hingga lingkungan keluarga,” tutup Hetifah.
Penulis: Aprianto
