BALIKPAPAN — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendorong peningkatan literasi masyarakat terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan melibatkan tokoh agama. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan “Transformasi Awareness Bersama Insan Dakwah JKN (Tasbih JKN)” yang digelar di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan tersebut bertujuan memperluas peran dai dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan pentingnya kepesertaan JKN aktif. Balikpapan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena posisinya yang strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Program Tasbih JKN merupakan bagian dari agenda di empat wilayah prioritas, yakni Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Pelaksanaannya melibatkan sinergi antara MUI Pusat, MUI Provinsi, hingga MUI Kabupaten/Kota.
Direktur Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang pertemuan, melainkan wadah kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan para dai dalam menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Menurut Falah, ketidakpastian risiko sakit menjadi alasan utama pentingnya jaminan kesehatan. Ia menilai sistem gotong royong dalam JKN mampu membantu masyarakat menghadapi beban biaya layanan medis yang tidak menentu.
“Risiko sakit tidak bisa diprediksi, baik waktunya maupun biayanya. Melalui skema gotong royong, beban itu bisa ditanggung bersama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, biaya rawat inap selama tiga hari rata-rata mencapai sekitar Rp6 juta, sementara konsultasi dokter umum berkisar Rp200 ribu per kunjungan. Tanpa perlindungan jaminan kesehatan, angka tersebut dinilai cukup memberatkan.
Dalam implementasinya, pemerintah menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari kelompok kurang mampu. Saat ini, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 96,8 juta jiwa dengan dukungan anggaran sekitar Rp50 triliun dari APBN.
Sementara itu, pekerja sektor formal membayar iuran secara bersama dengan pemberi kerja, dengan porsi 4 persen ditanggung perusahaan dan sisanya oleh pekerja.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan dr. Herman Dinata Mihardja, Ketua MUI Balikpapan Akhmad Bustomi, serta Ketua Tanfidziah PCNU Balikpapan KH Muslikh Umar, bersama para dai dan pengurus MUI setempat.
Ketua Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan, KH Bukhori Muslim, memastikan bahwa pelaksanaan program JKN telah sejalan dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan MUI pada 2017. Ia menyebut seluruh aspek, mulai dari akad hingga pengelolaan dana, telah disesuaikan dengan ketentuan syariah.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima program tersebut. Namun, menurutnya, hal itu lebih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman.
“Penolakan biasanya terjadi karena belum memahami. Setelah merasakan manfaatnya, umumnya masyarakat akan menerima,” tambahnya.
Melalui Tasbih JKN, BPJS Kesehatan berharap para tokoh agama dapat berperan aktif sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan berbasis gotong royong.
Penulis: Aprianto
