DPRD Dorong Penguatan Sektor Riil di Kutim

SANGATTA — Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi sorotan. Meski sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif, kondisi di lapangan justru memperlihatkan perputaran ekonomi yang belum optimal.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan. Ia menyebut persoalan utama justru terletak pada melemahnya daya beli masyarakat serta lambatnya perputaran uang di daerah.

“Ini bukan berarti masyarakat kita makin miskin. Tapi daya beli dan kemampuan menjual yang perputarannya sedang melemah,” ujarnya usai mengikuti Musrenbang, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ekonomi daerah adalah ketergantungan terhadap aliran dana dari pemerintah pusat, seperti APBD, dana bagi hasil (DBH), hingga pembayaran kurang salur.

Ia menjelaskan, ketika aliran dana tersebut meningkat, dampaknya langsung terasa pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau dana dari pusat bertambah, otomatis uang di daerah juga meningkat. Daya beli naik, aktivitas usaha ikut bergerak,” jelasnya.

Namun sebaliknya, ketika aliran dana tersebut tersendat, ekonomi daerah ikut melambat dan pertumbuhan menjadi sulit terdorong secara signifikan.

Baca Juga:   Kasus Penganiayaan di Batu Engau, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

Di sisi lain, Jimmi mengingatkan agar analisis ekonomi tidak disederhanakan hanya dengan melihat besaran APBD semata.

“Kalau menilai hanya dari APBD, itu seperti tebak-tebakan. Harus dianalisis lebih dalam faktor mana yang paling dominan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pengaruh faktor global terhadap ekonomi Kutim yang masih bertumpu pada sektor sumber daya alam.

“Kita sangat bergantung pada kondisi global. Produk kita banyak dimanfaatkan negara lain, jadi kalau di luar terganggu, kita juga ikut terdampak,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saja dibutuhkan perputaran dana dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

“Kalau dana sebesar itu tidak berputar di daerah, tentu pertumbuhan akan tertahan,” ungkapnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas perputaran ekonomi di daerah serta memperkuat sektor riil agar tidak terus bergantung pada suntikan dana pemerintah.

“Intinya, bagaimana uang itu berputar di daerah. Kalau perputaran lancar, ekonomi pasti ikut bergerak,” pungkasnya. (MK)

Baca Juga:   M Syabani dan Syukri Wahid Pemdaftar Kedua di KPU Balikpapan

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img