Kamis hari ini (12/3) beberapa potongan video pembagian takjil di depan Kantor Gubernur Kaltim beredar di berbagai grup WhatsApp. Isinya, antrean panjang, kerumunan warga, dan suasana yang sulit dikendalikan di pintu masuk kantor gubernur.
Ratusan masyarakat memadati pagar utama. Sebagian sudah datang sejak pagi, bahkan sekitar pukul 07.00 WITA, hanya untuk mendapatkan takjil gratis yang disediakan Pemprov Kaltim.
Di luar pagar, massa berdesakan mencoba masuk. Di dalam area kantor gubernur, antrean juga sudah mengular. Satpol PP terlihat berusaha mengatur kerumunan agar tidak semakin padat.
Namun situasi akhirnya tetap sulit dikendalikan. Dalam salah satu potongan video yang beredar, terlihat seorang perempuan berbaju merah harus ditandu masuk ke area Kantor Gubernur karena diduga pingsan akibat desak-desakan di tengah antrean.
Peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian serius. Program pembagian takjil tersebut sebenarnya merupakan kegiatan resmi Pemprov Kaltim selama Ramadan melalui program “Gebyar Ramadan Berbagi Takjil.” Kegiatan ini berlangsung sejak 26 Februari hingga 12 Maret 2026 di halaman Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Setiap hari disiapkan sekitar 1.000 hingga 1.050 paket takjil yang dibagikan kepada masyarakat. Isi takjil, kurma, kue, minuman manis, makanan ringan, dan air mineral.
Anggaran yang digunakan juga tidak kecil. Sekitar Rp50 juta per hari. Berasal dari kontribusi berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim yang bergiliran menjadi penyelenggara.
Secara konsep, program ini memang dimaksudkan untuk berbagi kebahagiaan Ramadan kepada masyarakat.
Namun hari terakhir pembagian takjil menjadi berbeda. Jumlah warga yang datang jauh lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Salah satu pemicunya adalah isu yang beredar bahwa pada hari terakhir akan ada tambahan amplop. Isu ini cepat menyebar. Banyak warga datang lebih awal untuk memastikan tidak kehabisan.
Akibatnya antrean menjadi sangat padat.
Ketika jumlah masyarakat yang datang jauh lebih besar daripada paket yang tersedia, situasi mudah berubah menjadi tidak terkendali. Dorong-mendorong pun tidak terhindarkan.
Di sinilah persoalannya. Niat berbagi sebenarnya baik. Tetapi jika pelaksanaannya tidak dirancang dengan pengelolaan kerumunan yang matang, kegiatan sosial justru bisa menimbulkan masalah baru.
Orang datang untuk mendapatkan takjil gratis. Namun dalam praktiknya sebagian harus menghadapi antrean panjang, desakan massa, bahkan risiko jatuh sakit.
Ironisnya, ada orang yang datang dalam kondisi sehat untuk mendapatkan takjil, tetapi justru harus keluar dari lokasi dalam keadaan lemah dan ditandu.
Peristiwa ini mengingatkan kita pada standar kepemimpinan yang sering diceritakan dalam sejarah dan kerap dikutip dalam berbagai ceramah. Dalam literatur sejarah Islam terdapat kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Suatu malam ia berkeliling memantau kondisi rakyatnya dan menemukan seorang ibu yang anak-anaknya menangis kelaparan.
Sang ibu hanya merebus air di dalam panci agar anak-anaknya mengira makanan sedang dimasak.
Mendengar itu, Umar tidak sekadar memerintahkan bawahannya. Ia memanggul sendiri karung gandum dari Baitul Mal, membawanya ke rumah keluarga tersebut, lalu membantu memasak hingga anak-anak itu benar-benar kenyang.
Kisah ini sering dikutip bukan karena dramatisnya cerita tersebut, tetapi karena standar tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya.
Memberi bantuan bukan sekadar soal membagikan sesuatu. Tetapi memastikan bantuan itu sampai dengan cara yang tidak merendahkan martabat orang yang menerima.
Peristiwa antrean takjil di Samarinda tentu tidak bisa langsung disamakan dengan kisah sejarah tersebut. Namun ada satu pelajaran yang sama. Perhatian kepada rakyat tidak cukup hanya dengan program. Pemimpin juga harus hadir dalam cara pelaksanaan.
Jika kegiatan sosial berpotensi menimbulkan kerumunan besar, maka pengaturan distribusi, sistem antrean, hingga pengelolaan informasi harus dirancang lebih matang.
Apalagi di era media sosial seperti sekarang. Satu isu kecil, seperti kabar adanya amplop tambahan, bisa dengan cepat menggiring ribuan orang datang ke satu lokasi.
Ramadan adalah bulan berbagi. Namun berbagi juga harus dilakukan dengan cara yang menjaga ketertiban, keamanan, dan martabat masyarakat.
Peristiwa hari ini seharusnya menjadi bahan evaluasi. Bukan untuk menyalahkan niat baik siapa pun, tetapi agar kegiatan serupa di masa depan tidak lagi menghadirkan pemandangan warga yang harus berdesakan di depan pagar kantor pemerintah hanya untuk mendapatkan takjil. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
