JAKARTA — Pemerintah semakin mematangkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan awal terkait kebijakan tersebut.
“Sudah ada kesepakatan mengarah pada satu hari WFH, tapi itu masih akan dilaporkan ke Presiden,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/3/2026).
Menurut Tito, pembahasan dilakukan dalam rapat lintas kementerian yang berlangsung cukup panjang, termasuk membahas strategi pemerintah menghadapi dinamika global, seperti dampak konflik di Timur Tengah terhadap energi.
Meski telah mengerucut pada satu opsi, Tito menegaskan keputusan final masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga belum bersedia mengungkap hari yang akan ditetapkan untuk WFH karena masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah.
“Saya tidak menyampaikan dulu karena harus dilaporkan ke Presiden,” katanya.
Lebih lanjut, Tito memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan kendala signifikan bagi jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, pengalaman penerapan WFH saat pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa sistem kerja fleksibel tetap mampu menjaga produktivitas sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan.
Pengalaman tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah dalam menerapkan kembali kebijakan serupa tanpa mengganggu kinerja aparatur dan layanan kepada masyarakat. (MK)
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
