PENAJAM — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ke-24 dinilai sebagai waktu refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan, terutama dalam meningkatkan kemandirian fiskal di tengah peluang besar hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyebut usia 24 tahun merupakan fase penting bagi perjalanan sebuah daerah dalam menuju kematangan pembangunan.
“Usia 24 tahun ini harus menjadi momentum refleksi. PPU sedang berada pada fase yang baik dengan hadirnya IKN, dan peluang ini harus benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Ia menyoroti masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, selama ini struktur fiskal PPU masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Bijak mengungkapkan kontribusi PAD dalam beberapa periode terakhir hanya berada di kisaran 9 hingga 10 persen dari total APBD.
“Kondisi ini tentu membuat ruang fiskal kita sangat terbatas. Dalam dua tahun terakhir, efisiensi anggaran semakin mempersempit ruang gerak daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menjalankan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat.
Kehadiran IKN di Kalimantan Timur dinilai sebagai peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah penyangga, termasuk PPU.
Bijak menilai potensi peningkatan PAD dapat digali melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, hingga kerja sama ekonomi lintas sektor.
“Momentum IKN ini harus bisa dimanfaatkan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun kerja sama investasi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, ia juga menyoroti iklim investasi di PPU yang dinilai masih perlu pembenahan.
Menurutnya, keraguan investor sering muncul akibat sejumlah faktor, mulai dari tata kelola pemerintahan, kepastian regulasi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
“Investor harus merasa aman dan yakin untuk masuk. Momentum IKN harus diikuti dengan perbaikan iklim investasi yang nyata,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga harus didukung oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan, pembekalan keterampilan, hingga dukungan akses permodalan.
“Ekonomi akar rumput harus bergerak. Pemerintah perlu meng-upgrade UMKM agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru,” katanya.
Dalam refleksi HUT PPU ke-24, DPRD menilai terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah ke depan.
Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Ketiga, memperkuat sektor UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat.
Ketiga agenda tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar PPU mampu bertransformasi menjadi daerah penyangga IKN yang mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan dalam pembangunan.
Pewarta: Deddy Pz
Editor: Agus S
