TENGGARONG — Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan persoalan birokrasi yang dinilai kerap menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Menurutnya, sejumlah proyek perbaikan jalan sebenarnya telah memiliki dukungan anggaran, namun pelaksanaannya sering tersendat akibat persoalan administratif serta koordinasi antarinstansi.
Aulia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab lambannya penanganan sejumlah ruas jalan rusak di beberapa wilayah Kukar. Padahal masyarakat sangat membutuhkan akses transportasi yang layak, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri ketika mobilitas warga biasanya meningkat.
“Banyak persoalan jalan yang sebenarnya anggarannya sudah tersedia dan masyarakat sangat membutuhkan perbaikannya. Namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh urusan administratif dan komunikasi antarinstansi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola kerja birokrasi yang dinilai belum cukup responsif dalam menangani persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk mengurai hambatan itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menggelar pertemuan bersama sejumlah instansi terkait guna memetakan persoalan yang selama ini memperlambat proses pengerjaan proyek jalan.
“Kemarin kami sudah duduk bersama dengan BLP, Inspektorat, dan OPD teknis untuk mengurai persoalan ini. Alhamdulillah sudah ditemukan titik masalahnya dan disepakati langkah penyelesaiannya,” jelasnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kawasan Sebelimbingan. Di wilayah tersebut, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan diperkirakan mencapai sekitar Rp130 miliar sehingga pengerjaannya harus dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini kami alokasikan Rp10 miliar untuk pembangunan jalan rigid beton dan Rp5 miliar untuk pemeliharaan. Karena kebutuhannya cukup besar, tentu tidak bisa diselesaikan sekaligus dalam satu tahun anggaran,” terangnya.
Aulia menegaskan strategi yang ditempuh Pemkab Kukar saat ini adalah memastikan kondisi jalan tetap fungsional meskipun belum seluruhnya dilakukan pengecoran beton. Prioritas utama, kata dia, adalah memastikan jalan tetap aman dilalui masyarakat.
“Terpenting jalan tidak berlubang dan tetap bisa dilewati dengan aman. Nantinya alat berat juga akan disiagakan untuk menangani kondisi pascahujan agar permukaan jalan tetap rata,” katanya.
Ia menargetkan sebelum Lebaran sejumlah titik kritis yang selama ini sering menyebabkan kendaraan terjebak sudah dapat tertangani. Selain kawasan Sebelimbingan, pola penanganan serupa juga akan diterapkan di beberapa wilayah lain seperti Muara Wis, Kota Bangun Darat, hingga Sebulu.
“Secara kebijakan, anggarannya sudah tersedia. Sekarang tinggal memastikan proses eksekusinya berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Di dalam Kota Tenggarong, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah ruas jalan berlubang yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat arus kendaraan meningkat menjelang Lebaran.
“Terutama menjelang Lebaran, kita ingin memastikan jalan dalam kota tidak membahayakan masyarakat. Insyaallah dalam waktu dekat perbaikannya mulai dikerjakan,” pungkasnya.
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S
