SAMARINDA — Proyek terowongan (tunnel) Samarinda yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah kembali menjadi sorotan. Kali ini kekhawatiran muncul dari lingkungan pendidikan, setelah Komisi III DPRD Samarinda menerima laporan terkait potensi air limpasan dari area inlet terowongan di Jalan Sultan Alimuddin yang mengancam fasilitas SMP Negeri 9 Samarinda.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas belajar mengajar apabila tidak segera diantisipasi. Pasalnya, posisi sekolah berada tepat di bawah sisi inlet terowongan sehingga air hujan yang mengalir dari area tersebut dikhawatirkan langsung menuju lingkungan sekolah saat intensitas hujan tinggi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda agar segera mengambil langkah preventif.
“Kami sudah sampaikan ke Dinas PUPR untuk memastikan dibuat drainase tambahan dari sisi inlet. Jangan sampai air itu justru masuk ke fasilitas sekolah maupun pemukiman warga di sana,” tegas Deni.
Menurutnya, langkah antisipatif harus segera dilakukan mengingat kawasan tersebut juga merupakan area permukiman padat. Tanpa penanganan drainase yang memadai, limpasan air dari proyek terowongan dikhawatirkan dapat memperparah potensi genangan di sekitar sekolah maupun lingkungan warga.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Samarinda, Darmadi, mengatakan pihaknya akan segera menurunkan tim untuk mengecek kondisi di lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pelaksana proyek terowongan.
Ia menjelaskan bahwa langkah jangka pendek yang bisa dilakukan adalah melakukan normalisasi saluran drainase yang sudah ada di sekitar kawasan tersebut.
“Mungkin sementara kalau memang karena salurannya kotor, bisa dibersihkan dulu,” ujar Darmadi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sistem drainase sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan awal proyek untuk mengatasi potensi banjir di kawasan tersebut. Namun, beberapa penyesuaian teknis tetap perlu dilakukan agar sistem yang ada dapat bekerja secara optimal.
Darmadi juga mengakui bahwa penanganan lanjutan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Salurannya sebenarnya sudah ada, tinggal menyesuaikan kembali dengan rencana teknis dan juga ketersediaan anggaran kita,” tutupnya.
Pewarta: Dimas
Editor: Agus S
