spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

PDIP Kaltim Dorong Pemerintah Lebih Responsif terhadap Kritik

SAMARINDA — Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sempat memicu perhatian publik menjadi salah satu ujian awal bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud–Seno Aji. Di tengah sorotan tersebut, sikap partai politik di daerah juga ikut menjadi perhatian.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai satu tahun awal kepemimpinan Rudy–Seno masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki, meskipun beberapa program dinilai telah memiliki arah yang baik.

Hal itu disampaikan Ananda saat diwawancarai di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (4/3/2026).

“Program-programnya bagus, tapi banyak yang harus diperbaiki,” kata Nanda.

Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah tidak bisa hanya bertumpu pada persepsi semata. Penilaian harus dilakukan berdasarkan indikator yang terukur agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pembangunan daerah.

Ia menyebut sejumlah indikator penting seperti tingkat kemiskinan, kondisi perekonomian daerah, hingga angka stunting sebagai parameter utama untuk menilai keberhasilan program pemerintah.

Baca Juga:   Teras Samarinda untuk MTQ

“Kalau mau memberikan penilaian ya kita harus lihat angka-angka. Tingkat kemiskinan bagaimana, perekonomiannya bagaimana, stuntingnya bagaimana,” ujarnya.

Meski demikian, Ananda menegaskan bahwa masa satu tahun pemerintahan masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Baru satu tahun, harus dilakukan evaluasi. Terus juga pemerintah perlu lebih banyak mendengar saran, masukan, dan kritik supaya bisa lebih bagus lagi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat maupun berbagai pihak seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Dengan terbuka terhadap berbagai masukan, pemerintah dinilai dapat memperbaiki kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img