JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai memasukkan komoditas dalam negeri ke dalam rantai pasok layanan haji di Arab Saudi. Pada musim haji tahun ini, sebanyak 2.280 ton beras dari Indonesia dikirim ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji asal Indonesia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi produk nasional dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah yang selama ini didominasi komoditas dari negara lain.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menjelaskan bahwa pengiriman komoditas tersebut dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan kontrak kerja sama dengan berbagai penyedia layanan haji di Arab Saudi.
“Ketika ini kami barusan menyelesaikan kontrak dengan seluruh dapur di Arab Saudi untuk layanan haji. Ada 52 dapur di Makkah dan 23 di Madinah. Hotel juga cukup banyak, sekitar 178 hotel di Makkah dan Madinah, termasuk layanan bus untuk jemaah kita yang jumlahnya 221.000 orang,” ujar Jaenal dalam forum Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2026 di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Dalam kontrak kerja sama tersebut, pemerintah memasukkan klausul yang mewajibkan bahan makanan bagi jemaah haji Indonesia dipasok dari Tanah Air.
“Kebutuhan makanan untuk jemaah haji kita di Saudi ini bahan-bahannya harus berasal dari Indonesia. Ini menjadi klausul dalam MoU antara Kementerian dengan penyedia dapur dan hotel. Komoditasnya harus datang dari Indonesia, dan makanannya harus siap saji,” jelasnya.
Pengiriman beras tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Perum Bulog, serta Kementerian Perdagangan. Komoditas tersebut telah diberangkatkan melalui pelabuhan menuju Arab Saudi.
“Siang tadi kami bersama Menteri Pertanian, Dirut Bulog, Wamen Perdagangan dan K/L lainnya melepas ekspor ini. Tahun ini kita kirim 2.280 ton beras ke Arab Saudi dan tadi sudah diberangkatkan menuju pelabuhan untuk selanjutnya dikirim ke Saudi Arabia. Alhamdulillah ini menjadi langkah awal,” katanya.
Menurut Jaenal, selama bertahun-tahun kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia justru dipasok dari berbagai negara lain, meskipun Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat Indonesia belum memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari penyelenggaraan ibadah haji.
“Sangat mengkhawatirkan. Kita ini negara dengan jumlah jemaah haji paling banyak di dunia, sekitar 221 ribu orang. Tapi posisi tawar kita terkait komoditas justru belum kuat. Padahal mestinya produk Indonesia yang menjadi pemasok utama,” ujarnya.
Jaenal juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar belanja operasional penyelenggaraan haji yang nilainya mencapai sekitar Rp18 triliun setiap tahun dapat memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.
“Pesan Bapak Presiden, dari sekitar Rp18 triliun biaya operasional haji itu harus ada yang kembali ke Tanah Air. Jangan sampai seperti sebelumnya, justru keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati negara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Australia, hingga Brasil,” jelasnya.
Pengiriman beras ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok layanan haji dunia. Ke depan, pemerintah membuka peluang bagi berbagai komoditas nasional lainnya untuk menembus pasar logistik haji di Arab Saudi.(MK)
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
