SAMARINDA — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, mengaku tidak mengetahui adanya penganggaran Rp8,5 miliar untuk pembelian mobil dinas gubernur jenis Range Rover 3.000 cc.
Pengakuan itu disampaikan Yenni saat menghadiri buka puasa bersama insan pers di Kantor DPW PKB Kaltim, Jalan Bhayangkara, Samarinda, Senin (2/3/2026).
“Saya kebetulan baru mendengar disampaikan Ketua DPW. Untuk yang Rp8,5 miliar itu pun saya sebenarnya terkejut. Terkejut karena saya enggak tahu,” ujarnya.
Menurutnya, pengadaan mobil tersebut terjadi pada November 2025, di awal masa jabatan gubernur. Ia menyebut tidak pernah menerima informasi terkait penganggaran tersebut, bahkan ketika masih berstatus sebagai anggota DPRD.
“Hampir Rp100 miliar pun (kasus DBON) kalau enggak disampaikan, saya enggak tahu. Apalagi yang Rp8,5 miliar itu,” katanya.
Yenni menegaskan polemik utama bukan pada kapasitas mesin 3.000 cc yang secara regulasi dinilainya tidak menyalahi aturan. Namun, ia mempertanyakan besaran anggaran yang dinilai terlalu tinggi.
“Yang salah itu di angkanya. Kenapa sebesar itu? Kita punya Land Cruiser yang mungkin harganya Rp2,5 miliar, itu sudah cukup sebenarnya,” ujarnya.
Ia mengakui isu tersebut telah meluas dan menjadi pembahasan di tingkat nasional. Anggaran Rp8,5 miliar dinilai sensitif di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan banyak perhatian pemerintah.
“Ini sudah jadi isu nasional. Sudah ke mana-mana dibahas,” katanya.
Terkait rencana pengembalian mobil oleh gubernur, Yenni menekankan prosesnya harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan polemik baru.
“Kalau memang dikembalikan, harus jelas. Ada pembelinya, uangnya masuk kembali ke kas daerah. Itu yang paling benar menurut saya. Harus terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga dan polemik serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.(MK)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
