PPU — Sengketa tapal batas antara Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala kembali memanas setelah puluhan warga terdampak kesulitan administrasi akibat perubahan wilayah. Gabungan Komisi DPRD Penajam Paser Utara (PPU) turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi lapangan guna memastikan kondisi faktual di lokasi konflik.
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD PPU sehari sebelumnya. Kegiatan dipimpin Wakil Ketua II DPRD PPU Andi Muhammad Yusuf bersama sejumlah anggota DPRD, perwakilan pemerintah daerah, pihak kecamatan, kelurahan, serta masyarakat dari Saloloang, Pejala, dan Kampung Baru.
Andi Muhammad Yusuf menegaskan DPRD perlu melihat langsung situasi di lapangan sebelum mengambil sikap kelembagaan.
“Hari ini kita sama-sama meninjau langsung agar persoalan ini dilihat secara objektif,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, DPRD membutuhkan gambaran faktual terkait posisi batas wilayah yang selama ini diperdebatkan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, DPRD meminta masing-masing kelurahan menyiapkan peta wilayah yang valid dan terverifikasi sebagai dasar penyelesaian administrasi.
“Kami minta pihak kelurahan membuat peta yang jelas, baik di sana maupun di sini. Termasuk berapa rumah yang terdampak harus didata secara rinci,” tegasnya.
Hasil peninjauan sementara menunjukkan batas wilayah yang dipahami masyarakat selama ini cenderung mengikuti jalur jalan yang menjadi pemisah alami antara Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala. Namun, DPRD menilai kesimpulan akhir belum dapat ditetapkan sebelum dokumen administratif dan historis dibandingkan secara menyeluruh.
Ia menegaskan penyelesaian sengketa batas wilayah harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat, mengingat dampaknya menyentuh identitas administratif, pelayanan publik, hingga stabilitas sosial.
“Kita survei dulu ke lapangan, setelah itu kami laporkan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya menunggu tindak lanjut untuk penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya.(MK)
Pewarta: DeddyPZ
Editor: Agus S
