SANGATTA – Postur APBD 2025 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyusut drastis dan berdampak langsung pada kesejahteraan aparatur. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK dipangkas hingga 65 persen akibat keterbatasan ruang fiskal.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menjelaskan, secara administratif APBD 2025 tercatat sebesar Rp5,1 triliun. Namun dana efektif yang benar-benar bisa dimanfaatkan hanya sekitar Rp4,6 triliun karena sebagian harus digunakan untuk menyelesaikan kewajiban program tahun sebelumnya.
“Anggaran efektif kita hanya Rp4,6 triliun. Sisanya terserap untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah berjalan. Ini yang membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujarnya.
Kondisi ini sangat kontras dibanding periode sebelumnya yang sempat diproyeksikan menyentuh Rp10 triliun. Artinya, terdapat potensi sekitar Rp6 triliun yang kini tidak lagi tersedia untuk mendukung belanja daerah.
Mengacu regulasi, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan anggaran sekitar Rp5 triliun, alokasi untuk belanja pegawai otomatis hanya sekitar Rp1,7 triliun.
“Saat anggaran Rp10 triliun, belanja pegawai bisa Rp3 triliun. Sekarang maksimal hanya Rp1,7 triliun. Kalau total turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” tegas Mahyunadi.
Dampaknya, TPP yang sebelumnya rata-rata Rp4,5 juta per bulan kini hanya berada di kisaran Rp1,6 juta hingga Rp1,8 juta.
Sejumlah pegawai mengaku terdampak langsung. Salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Kutim yang enggan disebutkan namanya mengatakan harus menyesuaikan ulang pengeluaran rumah tangga.
“Biasanya TPP jadi penyangga cicilan rumah dan kendaraan. Sekarang turun jauh. Mau tidak mau harus atur ulang semuanya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku memahami kondisi keuangan daerah. Namun penurunan yang drastis tetap mengejutkan.
“Kami paham daerah lagi sulit. Tapi kalau turunnya lebih dari separuh, tentu terasa sekali. Semoga ke depan kondisi fiskal membaik,” tambahnya.
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Kutim memastikan 50 program strategis tetap dijalankan. Strateginya, program tetap berjalan secara simultan dengan skala yang disesuaikan.
“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” tandas Mahyunadi. (MK)
Editor: Agus S
