spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Anjal Kembali Mangkal, Penanganan Butuh Dukungan Anggaran

SANGATTA — Fenomena anak jalanan (anjal) kembali terlihat di sejumlah simpang lampu merah dan area toko modern di Sangatta. Padahal, penertiban sebelumnya sempat dilakukan. Namun dalam hitungan pekan, aktivitas mereka kembali berulang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Chalid, mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan di lapangan.

“Ngaruh sekali. Kami tidak punya dana operasional untuk turun melakukan operasi. Bahkan anggaran untuk kelanjutan pembinaan anak juga tidak tersedia,” ujarnya saat diwawancarai MKN, Selasa (25/2/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Chalid. (Ramlah/Media Kaltim)

Idham menjelaskan, penanganan anak jalanan di ruang publik bukan sepenuhnya menjadi kewenangan DP3A. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi penertiban di jalan berada pada Dinas Sosial. Meski demikian, DP3A tetap melakukan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial dan Satpol PP.

“Sudah kami koordinasikan. Karena ini tidak bisa satu dinas saja. Harus lintas sektor,” tegasnya.

Ia menyebut operasi penertiban memang kerap dilakukan. Namun tanpa pembinaan berkelanjutan dan solusi jangka panjang, anak-anak tersebut kembali turun ke jalan untuk beraktivitas.

Baca Juga:   Upaya Serius Pemerintah Tangani Karhutla, Hotspot di Kaltim Turun Drastis Menjadi 15 Titik

“Biasanya setelah beberapa minggu ditertibkan, muncul lagi. Ini yang jadi tantangan,” katanya.

Idham juga menyinggung dampak efisiensi anggaran yang membuat sejumlah program tidak berjalan maksimal. Saat ini, menurutnya, hanya dua bidang yang tetap berjalan tanpa dukungan kegiatan pemberdayaan lanjutan.

“Kita harus menunggu perubahan anggaran. Untuk sekarang memang tidak ada,” tandasnya.

Meski terkendala, DP3A Kutim memastikan tetap berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan anak jalanan tidak hanya bersifat sesaat.

“Kami tidak ingin ini hanya jadi penertiban sesaat. Anak-anak ini harus dilindungi dan dibina. Begitu ada dukungan anggaran, kami siap bergerak bersama,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img