BALIKPAPAN – Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 Kota Balikpapan, Aliansi Balikpapan Melawan menggelar aksi demonstrasi pada Senin (9/2/2026). Aksi tersebut mengangkat sejumlah isu nasional hingga persoalan mendasar di daerah yang dinilai belum terselesaikan hingga kini.
Korlip Aksi Aliansi Balikpapan Melawan, Jusliadin, mengatakan isu nasional utama yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah persoalan pendidikan. Ia menyoroti kabar meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebut tidak mampu membeli buku dan alat tulis.
“Kami sangat terpukul dengan peristiwa tersebut. Ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi negara, karena pendidikan adalah hak dasar setiap warga,” ujarnya di sela-sela aksi.
Selain itu, Aliansi Balikpapan Melawan juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi memangkas alokasi anggaran pendidikan. Berdasarkan sejumlah kajian dan literatur, program tersebut dikhawatirkan berdampak pada pembiayaan sektor pendidikan yang hingga kini masih menghadapi banyak persoalan.
Menurut Jusliadin, kondisi pendidikan semakin diperparah dengan masih minimnya jumlah guru serta belum meratanya kualitas pendidikan, termasuk di Kota Balikpapan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar program MBG di Balikpapan dihentikan sementara untuk dilakukan kajian ulang.
“Pendidikan masih memiliki banyak pekerjaan rumah, mulai dari kekurangan tenaga pendidik hingga kualitas sarana belajar yang belum merata,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti persoalan banjir yang dinilai terus berulang setiap tahun dan belum tertangani secara tuntas. Aliansi mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas drainase di seluruh wilayah kota.
“Banjir yang terjadi setiap tahun menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola lingkungan dan pembangunan,” tambahnya.
Aliansi Balikpapan Melawan juga menuntut evaluasi terhadap seluruh izin pembangunan yang dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mereka meminta kewajiban pembangunan sumur resapan serta penambahan ruang terbuka hijau menjadi prioritas, khususnya di kawasan rawan banjir seperti Jalan MT Haryono, DAS Ampal, Beller, dan kawasan BJBJ.
Di sektor keselamatan lalu lintas, massa aksi menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di Simpang Rapak. Jusliadin menilai kebijakan yang ada masih sebatas imbauan dan belum memiliki kekuatan hukum yang tegas.
“Kami sudah lama mendorong adanya payung hukum berupa peraturan daerah, namun hingga kini belum pernah ditindaklanjuti,” tegasnya.
Aksi demonstrasi tersebut ditutup dengan tuntutan perbaikan jalan-jalan kota yang rusak serta evaluasi kinerja dinas terkait, agar pembangunan Kota Balikpapan ke depan benar-benar berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Aprianto
