spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Momentum HKN, Fauzi Adi Firmansyah Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di Balikpapan

BALIKPAPAN – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 dijadikan momentum penting oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, untuk mengingatkan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, semangat HKN tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di setiap wilayah kota.

Fauzi menilai, Pemerintah Kota Balikpapan di bawah kepemimpinan Wali Kota telah menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor kesehatan dan pendidikan, meskipun menghadapi tantangan efisiensi akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Pemkot tetap menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama. Masyarakat tidak perlu cemas, karena program BPJS gratis dan pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Politikus muda asal Dapil Balikpapan Utara itu menekankan pentingnya pelayanan tanpa diskriminasi di seluruh puskesmas. Ia berharap setiap warga, baik dari kalangan mampu maupun kurang mampu, mendapatkan perlakuan yang setara.

“Tidak boleh ada warga yang terhambat karena alasan ekonomi. Puskesmas harus menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan yang ramah dan merata,” jelasnya.

Baca Juga:   Disdukcapil Balikpapan Perluas Layanan hingga ke Kecamatan untuk Permudah Warga

Lebih lanjut, Fauzi menyoroti permasalahan teknis di lapangan, terutama soal keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan, masih ada warga yang kesulitan menikmati fasilitas BPJS gratis karena pernah memiliki tunggakan iuran saat menjadi peserta mandiri.

“Masih banyak yang belum memahami perbedaan antara BPJS gratis yang dibiayai pemerintah dan BPJS mandiri yang membayar iuran sendiri. Sosialisasi harus diperkuat supaya masyarakat tidak salah persepsi,” tambahnya.

Fauzi juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran kesehatan dan pendidikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Program boleh bagus, tapi jika pengelolaannya tidak transparan dan profesional, hasilnya tidak akan maksimal. Pengawasan harus menjadi komitmen bersama,” tutupnya.

Penulis: Aprianto

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img