BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Qadri, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah yang saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ia mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan daerah cukup terasa dan berpotensi memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik untuk tahun ini maupun tahun berikutnya.
“Memang ada penurunan yang cukup signifikan, jadi situasi ini cukup menekan. Ada kemungkinan nantinya APBD kita mengalami penyesuaian,” ujar Alwi usai menghadiri kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Senin (10/11/2025).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan resmi terkait pemangkasan anggaran belum dilakukan. Namun DPRD mendorong pemerintah daerah agar segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah dampak lebih besar terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Belum dibahas secara teknis, tapi kita perlu bersiap. Jangan sampai kegiatan pelayanan publik terhambat karena masalah fiskal,” ujarnya menambahkan.
Di tengah tekanan keuangan tersebut, Alwi menilai Balikpapan masih memiliki keunggulan dibanding daerah lain di Kalimantan Timur. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama yang membuat kota ini masih relatif stabil.
“Syukurnya PAD kita cukup tinggi dibanding daerah lain di Kaltim. Ini menjadi penyelamat di tengah kondisi seperti sekarang,” tambahnya.
PAD Balikpapan sebagian besar bersumber dari sektor jasa, seperti hotel, restoran, serta perdagangan. Sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur, aktivitas ekonomi di kota ini tetap hidup berkat tingginya mobilitas masyarakat dan pelaku usaha.
“Kegiatan ekonomi dari hotel dan restoran masih kuat karena posisi strategis Balikpapan,” tegas Alwi.
Kendati demikian, ia tetap mengingatkan bahwa tingginya PAD bukan berarti Balikpapan aman dari tekanan fiskal. Potensi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat maupun kebijakan efisiensi belanja tetap perlu diwaspadai. “Potongannya memang tidak paling besar, tapi cukup berdampak,” ucapnya.
Alwi berharap Pemkot dan DPRD dapat menjaga pengelolaan APBD secara cermat dan proporsional. Ia juga menekankan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memprioritaskan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Yang utama, pelayanan publik jangan sampai terganggu. Fokus kita tetap pada program yang memberi manfaat nyata bagi warga,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
