BALIKPAPAN — Menyusul kebijakan pemerintah pusat yang melarang perekrutan tenaga honorer atau tenaga bantuan (naban) mulai tahun 2026, Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat menyiapkan langkah antisipatif agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemkot menyiapkan skema Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai solusi pengganti sistem honorer yang selama ini banyak membantu sektor pendidikan.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan bahwa penerapan sistem KKI akan dimulai pada tahun 2025 dan terbuka bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan.
“Model KKI ini sudah diterapkan di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Makassar. Kini, Balikpapan menjadi salah satu daerah yang akan mengadopsinya untuk memenuhi kebutuhan guru di tingkat SD dan SMP,” ujarnya, Rabu (4/11/2025).
Menurut Irfan, perekrutan KKI akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif tanpa adanya prioritas bagi mantan tenaga honorer. Artinya, siapa pun yang memenuhi kualifikasi akademik dan administratif memiliki peluang yang sama untuk diterima.
“Ini bentuk transformasi sistem tenaga pendidik agar lebih profesional dan berbasis kinerja,” jelasnya.
Disdikbud mencatat, kebutuhan tenaga pendidik di Balikpapan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah sekolah baru. Tahun 2025, setidaknya dibutuhkan 400 hingga 500 guru baru, sementara total kebutuhan ideal mencapai sekitar 1.000 orang. Irfan memastikan anggaran untuk rekrutmen KKI sudah masuk dalam rencana keuangan tahun depan, sehingga proses seleksi dapat berjalan tepat waktu.
Selain KKI, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga akan tetap dijalankan sebagai jalur peningkatan kompetensi yang dikelola pemerintah pusat.
“PPG berfungsi mencetak guru profesional, sedangkan KKI memberi ruang fleksibilitas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan mendesak tenaga pendidik,” tambah Irfan Taufik.
Irfan berharap skema baru ini dapat menjaga kualitas pendidikan di Balikpapan, sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan pendidikan di daerah.
“Tujuan utama kami bukan hanya menutup kekosongan posisi guru, tetapi memastikan setiap anak di Balikpapan tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
