BALIKPAPAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisa, kembali turun ke lapangan untuk mendengarkan langsung berbagai keluhan dan masukan masyarakat. Kali ini, ia menggelar dialog bersama warga RT 29 Kelurahan Sepinggan Raya, Selasa (28/10/2025), yang dihadiri pula perwakilan warga dari RT 28 dan RT 16.
Kegiatan yang berlangsung hangat dan terbuka itu juga melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), PDAM atau PTMB, serta unsur kelurahan dan puskesmas setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Laisa menjelaskan bahwa dialog ini menjadi sarana penting bagi DPRD untuk menampung aspirasi warga, khususnya mengenai permasalahan infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan Sepinggan Raya.
Salah satu topik utama yang mencuat ialah ketersediaan air bersih. Sejumlah warga mengeluhkan belum mendapatkan sambungan dari PDAM, termasuk seorang warga bernama Sumarmi yang menyampaikan langsung keluhannya kepada Laisa.
“Setelah kami telusuri, ternyata proses pendaftaran sambungan air belum dilakukan secara resmi melalui PDAM. Karena itu, kami minta pihak terkait melakukan verifikasi ulang agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Laisa saat dikonfirmasi, Rabu (29/10/2025).
Ia menambahkan, meski ketersediaan air baku masih menjadi kendala utama di Balikpapan, wilayah Sepinggan Raya seharusnya sudah termasuk dalam jaringan layanan PDAM. Untuk itu, ia berharap distribusinya dapat segera berjalan lebih baik.
Selain persoalan air, warga juga menyoroti masalah pengelolaan sampah di kawasan pesisir. Menurut mereka, tumpukan sampah sering menimbulkan bau dan mencemari lingkungan karena proses pengangkutannya terlalu lama.
“Sampah di pesisir bukan hanya dari warga, tapi juga kiriman dari laut saat air pasang. Warga berharap pengangkutan bisa dilakukan lebih rutin,” ujar Laisa.
Dalam dialog itu, Laisa juga mengungkapkan rencana penanaman mangrove di wilayah pesisir sebagai bagian dari program pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat melibatkan masyarakat sekitar secara aktif melalui koordinasi dengan dinas terkait.
Tak hanya itu, warga turut menyampaikan kebutuhan akan penerangan jalan umum (PJU). Laisa menegaskan, aspirasi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pengajuan tiga unit lampu PJU melalui anggaran perubahan tahun ini, dan akan dilanjutkan kembali pada APBD Murni 2026.
Berbagai persoalan lain seperti drainase lingkungan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan bedah rumah dari Disperkim juga ikut dibahas. Laisa menegaskan pentingnya setiap usulan warga untuk dicatat dan disampaikan secara resmi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan.
“Kami ingin semua aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik melalui jalur yang tepat agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan kota,” tegasnya.
Untuk program bedah rumah, Laisa menyampaikan penjelasan dari Disperkim bahwa penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki legalitas tanah, merupakan warga Balikpapan, dan kondisi rumah yang tidak layak huni.
Melalui pertemuan tersebut, Laisa menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kehadiran kami di tengah warga bukan sekadar mendengar, tapi memastikan setiap persoalan mendapatkan solusi nyata dari pemerintah,” tutupnya.
Paenulis: Aprianto
