BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III menyambut positif langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang tengah menyiapkan penetapan Jalan MT Haryono sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya mempercantik wajah kota dan menciptakan ketertiban dalam penggunaan ruang jalan.
Namun, ia mengingatkan agar penerapan KTL tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan para pelaku usaha di sepanjang jalur tersebut.
“Prinsipnya kami mendukung, karena ini langkah baik untuk menata kota. Tapi jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan kebingungan di lapangan. Sosialisasi harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh dan konsisten,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Yusri menegaskan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) perlu memastikan bahwa aturan parkir dan lalu lintas di kawasan KTL tidak menekan aktivitas ekonomi warga. Ia mencontohkan masih banyak toko, warung, dan perkantoran di MT Haryono yang bergantung pada ketersediaan lahan parkir bagi pelanggan.
“Kalau ada larangan parkir di badan jalan, maka pemerintah harus menyiapkan solusi. Jangan sampai usaha mati karena aturan baru. Penertiban boleh, tapi tetap harus ada keseimbangan antara ketertiban dan keberlangsungan ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusri menyinggung salah satu titik di kawasan Ciputra yang berpotensi dijadikan area parkir alternatif. Menurutnya, pengelola kawasan maupun pihak kelurahan seperti Damai Baru dan Damai Bahagia perlu dilibatkan sejak awal agar kebijakan berjalan efektif.
“Pemerintah bisa berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Kasi Trantib untuk menyiapkan lokasi parkir sementara. Jangan hanya muncul saat razia. Penataan harus berkelanjutan dan terintegrasi,” tambahnya.
Yusri juga menyebut bahwa kebijakan serupa berpeluang diperluas ke Jalan Ahmad Yani secara bertahap, sejalan dengan rencana besar penataan transportasi dan ruang publik di Kota Balikpapan. Ia berharap, setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi dan tetap produktif.
“Ketertiban lalu lintas memang penting, tapi lebih penting lagi bagaimana kebijakan itu bisa diterima dan dijalankan bersama-sama oleh warga. Kalau semua pihak diajak bicara, saya yakin hasilnya akan lebih baik,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
