BALIKPAPAN — Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya pengaturan ketat terhadap gudang serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi, Muhammad Hamid, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026, Senin (27/10/2025), setelah membaca dan mencermati penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai dua Raperda strategis.
Hamid menyatakan, terkait Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang, pemerintah kota diminta menyediakan data terbaru jumlah gudang, baik milik pemerintah maupun swasta. “Pembaruan data ini sangat penting agar pengawasan dan penataan gudang bisa tepat sasaran,” ujar Hamid.
Lebih lanjut Hamid menjelaskan, Fraksi juga menekankan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap izin dan pemanfaatan gudang swasta, khususnya yang berada di permukiman atau digunakan di luar izin resmi, seperti untuk servis kendaraan atau produksi.
“Kami berharap Raperda mengatur kriteria zonasi yang ketat, melarang gudang berskala besar di pusat kota, serta menetapkan persyaratan teknis minimal terkait akses jalan dan area bongkar muat untuk menjaga kelancaran lalu lintas,” jelasnya.
Selain itu, Hamid meminta adanya sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari teguran tertulis, denda progresif, hingga pembekuan atau pencabutan izin, serta prosedur relokasi atau penutupan paksa dengan tenggat waktu jelas. “Aturan ini harus adil tapi efektif, sehingga masalah mobilitas dan keamanan di sekitar gudang bisa diatasi,” tegasnya.
Terkait Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Fraksi PKB-Hanura-Demokrat mendorong agar peraturan ini membentuk pemerintahan yang responsif terhadap isu gender. Hamid menegaskan, perspektif gender harus terintegrasi dalam setiap tahap pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara.
Fraksi siap mendukung implementasi kedua Raperda secara komprehensif.
“Dengan pengawasan gudang yang baik dan pembangunan yang responsif gender, Balikpapan bisa lebih tertib, aman, dan adil bagi seluruh warganya,” tutup Hamid.
Penulis: Aprianto
