BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis Kota Balikpapan, yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi, Muhammad Najib, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026, Senin (27/10/2025).
Muhammad Najib menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan atas nota penjelasan kedua Raperda tersebut, yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang sangat krusial untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan gudang di kota ini.
“Raperda ini harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan industri dan perdagangan yang pesat, apalagi Balikpapan memiliki akses jalan terbatas dengan hanya dua jalur utama menuju perkotaan,” jelas Najib.
Ia menekankan perlunya kajian komprehensif yang mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, analisis kondisi eksisting, tata letak dan perizinan, hingga aspek teknis dan keamanan. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar OPD dan pengawasan aktif oleh camat dan lurah, agar peraturan dapat ditegakkan secara profesional, humanis, dan berwibawa, tanpa arogan.
Sementara itu, terkait Raperda PUG, Najib menekankan perlunya mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan pemerintahan. “Raperda ini harus memperkuat komitmen pemerintah dan lembaga lain untuk mewujudkan keadilan gender, termasuk bagi anak-anak, lansia, dan difabel,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan agar seluruh elemen masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan hingga organisasi kemasyarakatan, terlibat aktif. Selain itu, ia menegaskan pentingnya sanksi dan insentif bagi OPD yang tidak melaksanakan anggaran responsif gender.
Najib menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk membahas Raperda ini secara intensif bersama Pemerintah Kota, sehingga kedua regulasi tersebut dapat lebih proporsional, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Harapan kami, Balikpapan semakin maju, adil, dan sejahtera, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tutup Najib.
Penulis: Aprianto
